GASINGNEWS.COM, PALOPO – Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Drs. Rusdi Hartono, M.Si., menegaskan pentingnya netralitas dan tanggung jawab seluruh jajaran Polri dalam mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024.
Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Polres Palopo, Rabu (7/5/2025), sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kondusivitas dan kredibilitas proses demokrasi di wilayah hukum Polda Sulsel.
Kedatangan orang nomor satu di jajaran Polda Sulsel itu disambut langsung oleh Kapolres Palopo, AKBP Dedi Surya Dharma, S.H., S.I.K., M.H., beserta seluruh jajaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir sejumlah pejabat utama Polda Sulsel seperti Karoops, Dir Intelkam, Dir Binmas, Dir Samapta, Dansat Brimob, serta Kabidpropam Polda Sulsel.
Dalam arahannya kepada seluruh personel Polres Palopo, Irjen Rusdi Hartono secara tegas meminta agar anggota Polri mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan selama proses PSU.
Ia menekankan bahwa keberhasilan institusi Polri dalam mengawal proses politik tidak hanya diukur dari stabilitas keamanan, tetapi juga dari sikap netral, pelayanan publik yang prima, serta ketegasan dalam menindak pelanggaran, termasuk dari internal.
“Netralitas bukan hanya slogan, tapi prinsip utama yang harus dipegang oleh setiap anggota. Tidak ada ruang bagi oknum yang bermain-main dalam pesta demokrasi ini,” ujarnya di hadapan jajaran Polres.
Lebih lanjut, Kapolda menekankan bahwa Polri memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menciptakan suasana yang aman dan damai menjelang dan selama pelaksanaan PSU.
Ia pun menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengaktifkan program cooling system sebagai langkah antisipatif meredam potensi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Penguatan strategi pendekatan humanis juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan Kapolda.
Ia mengingatkan bahwa penilaian masyarakat terhadap Polri kini tidak hanya berdasarkan keberhasilan dalam menindak kriminalitas, tetapi juga pada bagaimana Polri membangun komunikasi, kepercayaan, dan pelayanan yang bersifat proaktif.
“Jangan ada yang bermain api. Jika ada upaya memecah belah atau mengganggu kedamaian, saya minta langsung ditindak secara profesional. Saya yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini juga menjadi momentum evaluasi kesiapan Polres Palopo dalam menghadapi PSU.
Sejumlah laporan disampaikan langsung kepada Kapolda, termasuk kondisi wilayah, potensi kerawanan, hingga strategi pengamanan yang telah disiapkan.
Diketahui, PSU Pilwalkot Palopo 2024 dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait adanya pelanggaran prosedural dalam tahapan pemilu sebelumnya.
Situasi ini dinilai rawan menimbulkan ketegangan sosial, terutama jika tidak diantisipasi secara tepat oleh aparat keamanan.
Dengan adanya arahan langsung dari Kapolda, diharapkan jajaran Polres Palopo semakin sigap dan solid dalam menjaga proses demokrasi di daerah tetap berjalan aman dan damai, serta mampu menunjukkan bahwa Polri benar-benar menjadi pengayom masyarakat tanpa berpihak (*).
Editor: Arya Rahman
