GASINGNEWS.COM, BONE, SULAWESI SELATAN — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menerima gelar adat kehormatan “Lapateddungi Daeng Pasamppo” dari Dewan Adat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Gelar adat Bugis ini disematkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi besar Kapolri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta dukungan aktif terhadap pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat di sela kunjungan kerja Kapolri ke Kabupaten Bone pada Jumat, 16 Mei 2025,
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam agenda tersebut, Kapolri mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP., dalam kegiatan panen raya jagung yang digelar di Desa Bolli, Kecamatan Ponre.
Kehadiran Kapolri di Bone juga diisi dengan peninjauan sejumlah lokasi strategis, termasuk Gudang Bulog GSP Tanete.
Peninjauan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolri didampingi oleh sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri.
Mereka antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Kepala Divisi Humas Polri, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, serta Kapolda Sulawesi Selatan dan jajaran Pejabat Utama Polda Sulsel.
Pemberian gelar adat “Lapateddungi Daeng Pasamppo” mencerminkan eratnya hubungan antara institusi negara dan budaya lokal.
Hal ini menunjukkan bahwa kerja-kerja institusi kepolisian dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan mendapat tempat terhormat dalam nilai-nilai tradisional masyarakat setempat.
Dukungan terhadap pembangunan pertanian dan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Kapolri menjadi salah satu faktor yang membuat Dewan Adat Bone memberikan penghargaan tersebut.
Momen ini juga menjadi simbol sinergi antara nilai-nilai kearifan lokal dan kebijakan nasional dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan diterimanya gelar adat ini, Kapolri tidak hanya menunjukkan keberpihakan pada stabilitas dan keamanan, tetapi juga pada pelestarian budaya serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai fondasi kekuatan nasional (*).
Editor: Arya Rahman