GASINGNEWS.COM, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing yang selama ini menjadi salah satu isu krusial di dunia ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan langsung di hadapan ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional untuk mempelajari secepat-cepatnya. Kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo, Kamis (1/5/2025), disambut antusias para buruh dari berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan ini menjadi respon konkret terhadap salah satu tuntutan utama buruh, yang menilai sistem outsourcing kerap merugikan pekerja, menciptakan ketidakpastian, dan melemahkan posisi tawar buruh di hadapan pengusaha.
Namun, Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi.
Menurutnya, lapangan kerja bisa tercipta jika investasi terus tumbuh, sehingga dialog antara buruh dan pengusaha sangat penting ke depan.
“Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Dalam waktu dekat saya akan adakan pertemuan di Istana Bogor, mempertemukan 150 pimpinan buruh dan 150 pimpinan perusahaan,” ujar Prabowo.
Aksi May Day tahun ini diikuti lebih dari 1 juta buruh yang menggelar aksi damai di sedikitnya 15 kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Surabaya, Medan, Makassar, Lampung, Palembang, dan Batam.
Aksi ini membawa enam tuntutan besar, yaitu:
1. Hapus sistem outsourcing
2. Bentuk Satgas Pencegahan PHK
3. Wujudkan upah layak
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan baru
5. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
6. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk berantas korupsi
Ketua Serikat Buruh Nasional menyambut positif janji Presiden Prabowo namun menekankan bahwa buruh akan terus mengawal proses kebijakan agar janji tersebut benar-benar terealisasi.
“Janji Presiden merupakan angin segar, tapi buruh tidak akan lengah. Kita akan terus mengawal dan menagih realisasinya,” ujar salah satu orator dari atas mobil komando.
Langkah Prabowo Subianto ini menjadi sorotan nasional, karena dianggap sebagai upaya memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Buruh berharap pemerintah bukan hanya menyampaikan janji, tetapi juga menindaklanjutinya dengan kebijakan nyata yang berpihak pada kelas pekerja (*)
Editor: Arya Rahman
