GASINGNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman ke Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025).
Pertemuan tersebut untuk membahas secara menyeluruh persoalan serius yang mencuat ke publik: skandal beras oplosan yang melibatkan ratusan merek dan berpotensi merugikan konsumen nasional.
Dalam rapat terbatas yang juga melibatkan Kejaksaan Agung dan Polri, Presiden meminta Mentan memberikan laporan mendetail mengenai temuan di lapangan, termasuk langkah konkret pemerintah dalam menangani produsen yang kedapatan melanggar standar mutu beras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Presiden meminta kasus ini ditangani secara tuntas dan tidak pandang bulu. Arahan beliau jelas, semua yang melanggar harus ditindak,” kata Amran usai rapat.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Pertanian bersama lembaga terkait, terungkap bahwa dari 268 merek beras yang ditelusuri, sebanyak 212 merek tidak memenuhi standar kualitas nasional, terutama pada parameter broken rice (beras patah).
Angka ini mengejutkan karena banyak di antaranya diklaim sebagai beras premium.
Menurut aturan pemerintah, batas kadar broken rice maksimal adalah 25% untuk beras medium dan 15% untuk beras premium.
Namun kenyataannya, banyak produsen nakal mencampurkan beras kualitas rendah dan menjualnya sebagai beras berkualitas tinggi.
“Sudah kami koordinasikan dengan aparat hukum. Kejagung dan Polri juga telah melakukan pemeriksaan ulang, dan hasilnya konsisten. Seluruh pihak yang terbukti bersalah sedang dalam proses hukum,” ungkap Amran.
Tak hanya membahas soal beras oplosan, dalam kesempatan itu Mentan juga menyampaikan update terkait proyek cetak sawah nasional yang kini berjalan di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
Ia memastikan progres proyek berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan selesai tepat waktu.
Sementara itu, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras, pemerintah telah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan, dan 1,3 juta ton beras melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Total cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini mencapai 4,2 juta ton.
Kabar baiknya, menurut Amran, harga beras premium mulai menunjukkan penurunan signifikan di berbagai daerah.
Hal ini merupakan hasil dari kombinasi langkah pengawasan mutu yang lebih ketat dan penertiban terhadap produsen yang memanipulasi kualitas produk.
“Ini kabar baik. Sesuai laporan di rapat Kemenko Perekonomian kemarin, harga beras premium sudah turun. Ini jadi bukti bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola pangan,” ujar Amran.
Amran dijadwalkan kembali ke Istana pada sore harinya untuk melanjutkan rapat lanjutan bersama Presiden dan jajaran terkait guna menindaklanjuti proses penegakan hukum terhadap pelaku usaha beras oplosan.
Dengan langkah cepat dan tegas ini, pemerintah ingin memastikan kepercayaan publik terhadap kualitas pangan nasional tetap terjaga, sekaligus memberi pesan bahwa manipulasi terhadap komoditas pokok tidak akan ditoleransi. (*)
Editor: Arya Rahman
